PILKADA=AMANKAN REKOMENDASI?

Pernahkah ada partai yang misalnya mengancam para kadernya begini: “Awas, kalau kalian tidak terbukti mampu berperan aktif mengatasi kesengrasaan rakyat, maka kalian tidak akan pernah dapat kesempatan untuk mencalonkan diri maju ke kursi dewan!” Atau, “Awas, kalau kalian wahai para kaderku, tidak bisa memberi rasa nyaman, aman dan adil bagi rakyat, maka kalian akan dipecat atau direcall!”

Tidak! Kita tidak pernah dengar ada partai yang berani mengancam para kadernya seperti itu. Yang biasa kita dengar paling-paling begini: “Awas, kalau kalian tidak busa mengamankan kebijakan partai untuk merebut kekuasaan, maka kalian akan dipecat!” Atau, “Awas, kalau kalian tidak bisa menyetor sebagian gaji kalian sebagai anggota dewan kepada partai, maka kalian akan direcall!”

Begitulah pelajaran politik yang kita terima selama ini dari partai-partai politik yang ada. Dan begitulah kemudian kita melihat bagaimana sepak terjang para kader partai (terutama dari partai yang memegang hegemoni), setengah mati berjuang hanya untuk kenyamanan para petinggi partainya masing-masing. Para kader partai setengah mati berjuang hanya agar tidak direcall oleh partai. Masyarakat banyak, atau rakyat, hanya mereka jadikan alasan, hanya mereka jadikan batu injakan, hanya mereka jadikan alat dalam segala perjuangan demi kenyamanan partai mereka sendiri. Bukan untuk kenyamanan bagi rakyat yang telah menyokongkan suaranya!

Dan begitu pulalah fenomena yang kita lihat menjelang Pilkada Bali mendatang. Kini di wilayah akar rumput, suasana tak ada bedanya dengan suasana pada jaman Orde Baru yang sempat kita hujat-hujat itu. Bahwa sekarang ini para kader terbawah partai-partai besar yang sudah menentukan calon gubernurnya, begitu rajin berkonsolidasi dengan satu isyu: amankan rekomendasi Pusat!

Siapapun tentulah tidak boleh sakit hati jika rakyat di bawah menjadi sinis dengan statemen para petinggi partai tersebut. Karena fakta yang dirasakan masyarakat atau rakyat kecil di bawah adalah: partai apapun yang menjadi besar dan kemudian berhasil mendominasi kekuasaan di ekskutif maupun di legeslatif, persoalan mendasar seputar kesejahteraan bersama tak pernah terwujud. Harga-harga kebutuhan pokok setiap hari naik. Berbagai barang kebutuhan mendasar silih berganti menghilang dari peredaran gara-gara dipermainkan berbagai bargaining politik di ranah kekuasaan. Biaya berobat di rumah sakit tetap mahal, bahkan prosedur untuk berobat saja sampai saat ini tetap berbelat-belit. Upah buruh tetap saja di bawah ongkos standar hidup yang layak. Sementara itu para elit di atas kehidupannya semakin bersinar dan nyaman di bawah lindungan partai.

Kendati sinisme rakyat bawah terhadap keberadaan partai-partai beserta segala kemauan politiknya tersebut barangkali sebenarnya kurang tepat, pemahanan masyarakat awan toh memang baru sampai di situ. Karena dalam setiap kampanye partai-partai selama ini, pelajaran politik yang diterima masyarakat awam toh juga memang hanya sampai pada janji-janji absurd.

Sementara itu, apabila ada satu atau dua orang pemimpin di daerah yang idealis dan konsisten dalam keberpihakan dengan rakyat, partainya dengan gampang mengklaim itu adalah kebijakan partai. Atau, kalau tidak diklaim sebagai kebijakan partai, maka pemimpin tersebut akan diobok-obok dengan berbagai strategi dan dijegal sana-sini. Kalau sudah begini, rakyat pun jadi bertambah bingung, mana yang harus dipercaya, mana yang bisa dijadikan bersandar. Pokoknya, semakin ke depan, kondisi kehidupan masyarakat terbawah semakin sempoyongan.

Maka dari itu, partai-partai politik sebenarnya tidak perlu menyeting pilkada sebagai sesuatu yang genting. Pilkada sebagaimana, pemilu, adalah sesuatu yang biasa dan sudah merupakan bagian dari kehidupan bernegara demokrasi. Dan Pilkada adalah hak rakyat untuk memilih pemimpinnya berdasarkan fakta-fakta yang mereka lihat dan rasakan selama ini.

Akhir Maret 2008