Kepala Dusun

Menjelang penghujung 2008 ini, di Kabupaten Jembrana telah, sedang dan akan berlangsung proses penggantian puluhan Kepala Dusun. Karena seorang kepala dusun alias kelian banjar juga merupakan sebuah jabatan politis di dalam tatanan pemerintahan yang berlaku di Bali, maka proses penggantiannya pun ditempuh dengan cara demokrasi-politik, yang kemudian dikenal dengan istilah Pilkadus (Pemilihan Kepala Dusun).

Demokrasi menganut perilaku transparansi bagi publik. Oleh karena itu pula, proses sebuah Pilkadus sama persis dengan hingar-bingarnya proses Pilbup, Pilgub dan Pilpres. Atmosfir politik saat Pilpres di tingkat nasional, bisa sama hangatnya dengan saat penyelenggaraan Pilkadus di tingkat dusun. Penjaringan calon, kampanye serta pencoblosan sama “panasnya” dengan apa yang terjadi saat Pilbup, Pilgub maupun Pilpres. Bahkan tidak jarang sebuah proses Pilkadus menimbulkan ketegangan yang cukup parah antarkelompok pendukung masing-masing calon. Apalagi jika di dalam proses Pilkadus tersebut ada unsur kepentingan-kepentingan tertentu yang ikut menunggangi, semisal kepentingan partai tertentu, kepentingan pejabat tertentu bahkan kepentingan kelompok, keluarga, trah, dan seterusnya.

Untunglah di Kabupaten Jembrana, hingga sejauh ini, proses pemilihan seorang kepala dusun (Pilkadus) selalu bisa berjalan dengan wajar dan normal, aman dan demokratis. Artinya, bahwa terbukti warga masyarakat terbawah yang tinggal di dusun-dusun yang notabene punya hajatan Pilkadus tersebut, secara sungguh-sungguh mampu memahami, memaknai serta memperlakukan demokrasi sebagaimana apa adanya. Sejauh ini masyarakat terbawah menunjukkan, bahwa mereka sangat arif memperlakukan demokrasi tanpa mesti memuatinya dengan embel-embel lain semisal sentimen agama atau golongan. Bahwa proses sebuah Pilkadus boleh panas, tetapi pada akhirnya apapun hasilnya, siapapun pemenangnya, itulah yang menjadi milik mereka. Setelah Pilkadus, kehidupan di dusun-dusun pun kembali seperti apa adanya.

Pelayan Masyarakat
Seorang anggota legislatif secara politik-demokrasi selalu disebut sebagai wakil rakyat. Seorang wakil yang membawa aspirasi rakyat ke permukaan yang lebih tinggi, entah itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun negara. Tetapi dia bukanlah pelayan masyarakat.

Tetapi seorang kepala dusun adalah wakil sekaligus pelayan masyarakat(nya). Dan inilah hakekat yang selalu mesti dipahami serta dilakoni seorang kepala dusun. Ini penting untuk diingatkan kembali, karena selama ini toh kita masih sering menyaksikan banyak kepala dusun yang tidak mampu melaksanakan fungsi hakikinya tersebut. Masih banyak elit di tingkat dusun yang hanya menganggap bahwa jabatan kepala dusun adalah sebuah simbol gengsi dan simbol kekuasaan. Itulah sebabnya, jabatan kepala dusun dalam situasi tertentu kerap menjadi rebutan seperti halnya jabatan bupati atau bahkan presiden. Masih banyak elit di lapisan terbawah yang membayangkan menjadi kepala dusun itu enak, karena dengan jabatan tersebut dia menjadi bagian pemerintah yang otomatis kerjanya cuma memerintah. Bahkan jabatan kepala dusun pun masih banyak yang mengira bisa menjadi jalan untuk bertambah kaya.

Bahwa kepala dusun adalah murni pelayan masyarakat. Karena dia berbeda jauh dengan kepala desa, camat, bupati, gubernur dan presiden. Pejabat-pejabat ini semua punya staf fungsional. Tetapi kepala dusun tidak! Kepala dusun hanya punya seorang sekretaris yang tidak digaji dan bahkan tidak punya meja kerja di balai dusunnya. Segala kebutuhan masyarakat semisal KTP atau surat kawin atau surat keterangan miskin harus ditangani kepala dusun, bukan sekretarisnya.

Jika di dusun ada masalah, semisal orang berselisih dengan tetangga, suami-istri bertengkar, warga kehilangan ayam, ada bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, seorang pemuda kawin lari, segerombolan berandal mabuk di warung kopi dan lain sebagainya, maka hanya kepala dusunlah yang akan dicari warganya untuk menyelesaikan masalah. Bahkan jika ada sekolah roboh, kepala dusun pulalah yang dicari warga.

Kepala dusun juga sekaligus wakil rakyat atau wakil masyarakatnya. Dialah yang harus membawa langsung sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Kalau masyarakat butuh jalan aspal, jembatan, saluran got, butuh bantuan obat-obatan, butuh perbaikan gedung sekolah, butuh renovasi tempat ibadah, butuh bantuan beras, kepala dusunlah yang harus berjuang. Seorang kepala dusun tidak boleh malu untuk mengakui bahwa masyarakatnya memang masih ada yang miskin, buta hurup atau sakit-sakitan. Terutama jika ada warga yang sakit, seorang kepala dusun harus tahu paling pertama dan ikut berusaha mencarikan obat. Kepala dusun harus berani ngotot dan bila perlu menggebrak meja di rumah sakit bila ada wrganya yang sakit tetapi tidak mendapatkan pengobatan memadai.

Jadi, seorang kepala dusun adalah benar-benar pelayan serta wakil masyarakat. Entah kemudian suatu permasalahan harus ditangani lembaga lain yang lebih tinggi, tetapi yang mula-mula menjadi mediatornya adalah kepala dusun. Kepala dusun yang baik bagi warganya bahkan tidak akan sempat mengurus keluarganya, dan, bisa-bisa bertambah miskin dari sebelum menjadi kepala dusun.

Perpanjangan Tangan
Sebagai elemen pemerintah terbawah, kepala dusun juga sudah pasti sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang lebih tinggi. Kepala desa akan memerintah kepala dusun. Camat akan memerintah kepala dusun. Bupati juga akan memerintah kepala dusun.

Kepala dusun adalah muara segala informasi. Dan selama ini, masalah informasi inilah yang masih menjadi kendala dan harus diperbaiki. Sampai saat ini, masih begitu banyak program pemerintah yang tidak sampai dan tidak dipahami oleh warga masyarakat karena informasinya tidak nyambung. Tidak adanya partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan di suatu wilayah, itu karena tidak adanya informasi yang baik, transparan dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Para elit dan pejabat pasti selalu menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi atas suatu program yang sedang dijalankan. Tetapi masyarakat hanya melongo karena tak mengerti. Di sinilah tugas seorang kepala dusun untuk menyambungkannya, menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh warga masyarakat terbawah.

Ambil saja contoh di Kabupaten Jembrana. Program pendidikan gratis, program kesehatan gratis, program subsidi pajak bagi petani sawah, program transportasi masyarakat dengan “busway”, program bedah rumah dan lain sebagainya. Sudah sekian lama berjalan, belum ada seorang kepala dusun yang bisa menjelaskan: apa, bagaimana, kenapa, program tersebut diadakan? Masyarakat pun hanya sebatas bisa menikmati tetapi tidak memahami inti dan filosofinya. Dan hal ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat bingung mau bagaimana.

Singkat kata, bahwa seorang kepala dusun adalah ujung tombak dinamika sebuah negeri. Kepala dusun adalah muara tempat masyarakat meminta kepada negaranya sekaligus memberi juga kepada negaranya dalam bentuk partisipasi riil. Dan momentum pergantian sebagian kepala dusun yang kini bergulir di Kabupaten Jembrana seyogyanyalah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempertajam lagi komitmen membangun kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat. Bahwa keberadaan seorang kepala dusun adalah sangat penting jika dia memahami kesejatiannya bagi warga masyarakat, tetapi juga bisa tidak penting sama sekali bila dia menjadi kepala dusun yang tidak memahami hakekat jabatan dan pengabdiannya!
nanoq da kansas

2 komentar:

Posting Komentar